Saat ini relokasi mendesak untuk warga Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah, sedangkan untuk jangka panjang diperuntukkan 4 desa dan 1 dusun.
Terwujud harapan penuntasan izin lahan relokasi untuk korban erupsi Gunung Sinabung setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi para pengungsi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Setelah kunjungan Kepala Negara, Rabu (29/10), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, kemarin, menyatakan sudah meneken izin lahan relokasi. “Janji Pak Jokowi untuk relokasi warga sudah direalisasikan,“ kata Siti Nurbaya seperti dikutip oleh Sekjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Hadi Daryanto kepada Media Indonesia, kemarin.
Surat sudah dikirim per 29 Oktober kepada Bupati Karo, Sumatra Utara.“Isinya izin penggunaan lahan sebanyak 474 hektare untuk pertanian, perkebunan, dan tempat tinggal, serta 11 hektare untuk jalan sudah diberikan,“ jelas Hadi Daryanto. Total 485 hektare lahan relokasi itu mayoritas merupakan hutan produksi.Sebanyak 11 hektare untuk jalan, berlokasi dekat hutan lindung.
Sebelumnya Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengharapkan penuntasan lahan relokasi karena terkendala akses jalan yang belum berizin. Pengajuan izin sudah dikirim ke kementerian kehutanan, tetapi belum juga turun hingga presiden ke-7 Indonesia itu berkesempatan menyapa pengungsi Gunung Sinabung.
Saat ini pengungsi Sinabung sebanyak 3.284 jiwa (1.018 KK) yang tersebar di 12 titik pengungsian. Lahan relokasi berada di Siosar.
Saat ini relokasi mendesak untuk warga Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah. Untuk jangka panjang diperuntukkan 4 desa dan 1 dusun, yaitu Desa Guru Kinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal, dan Dusun Sibintun.
Selain izin lahan relokasi itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyediakan anggaran pembangunan 370 rumah per tahun, sedangkan Bupati Karo sebagai pelaksana pembangunan rumah tersebut.
Hal itu merupakan salah satu kesimpulan rapat koordinasi yang dipimpin Kepala BNPB Syamsul Maarif bersama dengan Pemkab Karo, Pemprov Sumut, dan TNI, kemarin.
TNI akan segera membangun jalan panjang 3,8 km dan lebar 12 meter dengan menggunakan dana siap pakai BNPB Rp10 miliar dengan pola TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).
Kementerian dan lembaga terkait akan membantu pembangunan sarana prasarana di lahan relokasi. Kesimpulan lain ialah Gubernur Sumut dan Bupati Karo sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan relokasi, demikian keterangan tertulis Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin.Dana bencana habis Di bagian lain, dana bencana alam di Kebumen, Jawa Tengah, habis untuk membantu warga yang menjadi korban bencana. Sebab, dana yang dialokasikan melalui APBD Kebumen tahun 2014 hanya sebesar Rp90 juta. Padahal, masih ada dua bulan lagi sampai akhir tahun dan diperkirakan ada ancaman bencana seperti banjir dan longsor.
Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kebumen Basori, kemarin, mengungkapkan untuk tahun depan anggaran yang diajukan bertambah menjadi Rp175 juta.
Sementara itu, bencana kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi, kemarin. Sumber kabut asap diduga kuat berasal dari kebakaran ratusan hektare lahan gambut di dekat Desa Gedongkarya, Kecamatan Kumpehilir, Kabupaten Muarojambi.
Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, Dalmanto, membenarkan kebakaran hebat di lahan gambut yang tidak begitu jauh dari Kota Jambi itu. Pemadaman dengan pengeboman air mengerahkan helikopter M-17 milik BNPB. (PS/LD/SL/AU/N-2) Media Indonesia, 31/10/2014, Halaman : 8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar